Articles
17 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4, No 1 (2017): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat"
:
17 Documents
clear
<![CDATA[PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH): ANTARA PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGENTASAN KEMISKINAN ]]>
<![CDATA[Syahputra Adisanjaya Suleman]]>;
<![CDATA[Risna Resnawaty]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2017): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (390.404 KB)
|
DOI: 10.24198/jppm.v4i1.14213
<![CDATA[Program keluarga harapan merupakan program perlindungan sosial yang bersifat memberikan bantuan pada RTSM dalam bidang pendidikan dan kesehatan sebagai bentuk perlindungan sosial oleh pemerintah kepada masyarakat. Saat ini jumlah penerima manfaat sampai dengan tahun 2016 mencapai 6 juta, jumlah yang sangat banyak walaupun masih sebagian kecil dari jumlah penduduk miskin di Indonesia. Tujuan umum PKH adalah untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang.Program Keluarga Harapan merupakan program yang bentuknya adalah pemberian dana tunai pada masyarakat, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan dan kesehatan. Sebenarnya ini adalah bentuk pengentasan kemiskinan namun model ini yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Dimana pemerintah memiliki peran yang besar dalam menyediakan santunan minimal agar masyarakat dapat mencapai kualitas hidup minimal.]]>
<![CDATA[ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM COMMUNITY DEVELOPMENT SEBAGAI BENTUK CORPORATE SOCIAL RENSPOSIBILITY OLEH PT. CHEVRON DI KABUPATEN GARUT ]]>
<![CDATA[Rivani Rivani]]>;
<![CDATA[Risna Resnawaty]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2017): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (515.253 KB)
|
DOI: 10.24198/jppm.v4i1.14221
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan program community development sebagai bentuk corporate social responsibility oleh PT. Chevron di Kabupaten Garut.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survey dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Populasi penelitian ini adalah seluruh KK yang ada di Desa Padaawas, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, yang berjumlah 1133 orang KK. Sedangkan ukuran sampel berjumlah 43 orang KK, dengan teknik pengambilan sampel dengan cara proportionate random sampling. Pengumpulan data meliputi studi pustaka dan penelitian lapangan dengan cara observasi, wawancara, dan pengisian kuesioner. Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan dukungan tabel frekuensi dan garis interval untuk intepretasi kategori.Hasil dari perhitungan akumulasi jumlah skor dan garis interval didapat bahwa efektivitas pelaksanaan program community development oleh PT.Chevron berada pada kategori “tidak baik” dengan jumlah skor 1301. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program ini belum efektif. Hal-hal yang masih kurang optimal dalam pelaksanaan program ini adalah fasilitasi kerja sama akses pada bidang ekonomi maupun sosial. Sedangkan Hal yang sudah efektif adalah pembangunan struktur infrastruktur berupa jalan, renovasi gedung, fasilitas air bersih, dsb.]]>
<![CDATA[PELAYANAN SOSIAL BAGI KELUARGA YANG MENGALAMI PERUBAHAN SOSIAL ]]>
<![CDATA[Nandang Mulyana]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2017): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (408.82 KB)
|
DOI: 10.24198/jppm.v4i1.14209
<![CDATA[Dinamika masyarakat mendorong terjadinya perubahan sosial yang menyebabkan terjadinya masalah sosial. Perubahan mata pencaharian merupakan salah satu contoh dari perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan mata pencaharian lebih disebabkan karena adanya adaptasi yang harus dilakukan oeh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Perubahan mata pencaharian akan memunculkan masalah sosial. Oleh sebab itu perlu adanya pelayanan sosial terhadap keluarga yang mengalami perubahan mata pencaharian agar masalah sosial yang terjadi tidak bertambah besar yang dapat mengganggu masyarakat secara keseluruhan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, Sumber data berasal dari masyarakat yang mengalami perubahan mata pencaharian dan tokoh masyarakat yang mengetahui perubahan mata pencaharian di lokasi penelitian.Hasil penelitian diarahkan pada permasalahan yang terjadi dalam masyarakat akibat perubahan mata pencaharian, pelayanan sosial yang sudah ada, dan kebutuhan pelayanan sosial masyarakat. Masalah yang dihadapi adalah masalah dalam keluarga maupun hubungan antarkeluarga. Demikian juga pelayanan sosial yang ada dan dibutuhkan lebih mengarah kepada pelayanan sosial untuk keluarga dan hubungan antar keluarga.Kesimpulan bahwa permasalahan yang muncul akibat dari perubahan mata pencaharian tidak selamanya dapat diselesaikan oleh masyarakat yang bersangkutan. Pelayanan sosial yang ada hanya dapat menyelesaikan sebagian permasalahan yang dihadapi. Masyarakat masih membutuhkan pelayanan sosial lainnya agar tercapai kondisi yang kondusif.]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM KELUARGA BERENCANA ]]>
<![CDATA[Nandang Mulyana]]>;
<![CDATA[Dessy Hasanah Siti Asiah]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2017): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (537.815 KB)
|
DOI: 10.24198/jppm.v4i1.14216
<![CDATA[Perempuan dalam masyarakat yang patriarkat berada dalam posisi yang kurang menguntung bahkan cenderung berada dalam posisi tidak berdaya. Ketidakberdayaan ini dapat dilihat dari tidak adanya kesempatan dalam mengambil keputusan dalam hidupnya termasuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dirinya. Ketidakberdayaan ini menjadikan perempuan dalam kondisi yang marginal dalam kehidupan bermasyarakat.Ketidakberdayaan perempuan ini juga dapat dilihat dalam program KB. Keputusan untuk menggunakn alat kontrasepsi lebih banyak ditentukan oleh pihak laki-laki. Bahkan untuk mejadi akseptor KB juga ditentukan oleh pihak lain khususnya laki-laki. Sementara itu pihak laki-laki sangat sedikit yang menjadi akseptor KB. Hal ini dikarenakan keputusan untuk menjadi akseptor KB ada ditangan laki-laki, sehingga ada keengganan pihak laki-laki menjadi akseptor KB.Program KB tidak hanya berkaitan dengan menjadi akseptor KB saja tetapi juga banyak program yang bekaitan dengan pemberdayaan khususnya perempuan. Program-program pemberdayaan perempuan dalam program KB berhubungan dengan kegiatan pemberdayaan yang selanjutnya dikaitkan dengan kehidupan KB. Hasilnya dengan program KB masih sedikit yang dapat memberdayaan perempuan. Hal ini dikarenakan masih kuatnya dominasi laki=laki dalam kehidupan sehari-hari.]]>
<![CDATA[METAMORFOSIS GOTONG ROYONG DALAM PANDANGAN KONSTRUKSI SOSIAL ]]>
<![CDATA[Maulana Irfan]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2017): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (666.3 KB)
|
DOI: 10.24198/jppm.v4i1.14204
<![CDATA[Budaya gotong royong ini sesungguhnya bukan hal baru dalam peradaban manusia. Pada dasarnya manusia sesuai dengan fitrahnya merupakan makhluk sosial yang tidak biasa hidup sendiri melainkan membutuhkan pertolongan orang lain. Oleh sebab itu di dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya kerjasama dan sikap gotong royong dalam menyelesaikan segala permasalahan Ketika gotong royong menjadi penciri dari Kearifan Lokal bangsa Indonesia yang menunjukkan kohesi sosial dalam solidaritas sosial dan interaksi sosial, masihkah kegotongroyongan tersebut tumbuh dan berkembang di masa sekarang? Manakala arus globalisasi tidak terbendung lagi dan manakala masyarakat terkotak-kotak dalam sebuah komunitas sesuai keberminatan mereka.Proses metamorfosis gotong royong inilah yang menjadi fokus tulisan ini ketika memandang konsep gotong royong di tengah arus globalisasi dunia dalam bentuk sosial media dengan melihat sudut pandang teori konstruksi sosial.]]>
<![CDATA[PELAYANAN SOSIAL BAGI PENYANDANG PSIKOTIK ]]>
<![CDATA[Budi Muhammad Taftazani]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2017): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (546.698 KB)
|
DOI: 10.24198/jppm.v4i1.14222
<![CDATA[Ciri utama dari penyandang gangguan psikotik yaitu mereka mengalami delusi dan halusinasi. Psikotik termasuk gangguan mental yang serius dan dapat membawa dampak kritis baik pada penderita maupun terhadap keluarga dan lingkungan mereka.Penyebab gangguan psikotik tidak semata-mata disebabkan oleh faktor kekurangan internal individu melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling mempengaruhi. Faktor psikososial sepeti stres, gangguan kognitif, adanya relasi dan komunikasi yang buruk, serta kesulitan sosial ekonomi dapat melengkapi kerentanan biologis dalam memunculkan gangguan psikotik.Para penyandang gangguan mengalami banyak hambatan dan keadaan bermasalah. Mereka mengalami kekacauan fikiran, afek yang dangkal, dan menarik diri. Kondisi lain yang memungkinkan penyandang gangguan berada dalam situasi tidak beruntung adalah ditolak dari keluarga, disembunyikan dari pergaulan masyarakat, dan mengalami berbagai perlakuan lain yang tidak manusiawi.Penanganan gangguan psikotik terdiri dari tiga domain yang satu sama lain tidak bisa diabaikan untuk menghasilkan efektivitas dan dampak penanganan yang berarti yaitu domain biopsikososial. Penanganan ini terdiri dari medikasi, perawatan, rehabilitasi psikososial, psikoterapi, intervensi keluarga, dan psikoedukasi. Rangkaian intevensi ditujukan untuk pengelolaan simptom, pemulihan sosial dan vokasional, serta edukasi kepada keluarga penyandang gangguan.]]>
<![CDATA[PERAN STAKEHOLDER DALAM MANAJEMEN BENCANA BANJIR ]]>
<![CDATA[Syahputra Adisanjaya Suleman]]>;
<![CDATA[Nurliana Cipta Apsari]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2017): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jppm.v4i1.14210
<![CDATA[Indonesia merupakan wilayah rawan bencana alam. Bencana selalu terjadi di sepanjang wilayah Indonesia, dari barat hingga timur. Menurut International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR-2002,2004) bencana alam adalah suatu kejadian, yang disebabkan secara alamiah atau karena ulah manusia, dan terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-lahan, sehingga menyebabkan hilangnya jiwa manusia, harta benda, dan kerusakan lingkungan. Kejadian bencana yang terjadi secara tiba-tiba ini menuntut masyarakat untuk selalu siap siaga dalam menghadapi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Kesiap-siagaan dalam menghadapi bencana ini termasuk ke dalam ranah manajemen bencana banjir. Banyak pihak yang perlu terlibat dalam manajemen bencana, yaitu pemerintah, pihak swasta dan masyarakat itu sendiri.Desain penelitian adalah kualitatif, dengan metode pengumpulan data adalah studi kepustakaan. Pengumpulan data sekunder dan kajian pustaka (literatur), didefinisikan sebagai penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap sumber pendukung untuk kepentingan penelitian yang sedang dijalankan.Peran stakeholder dalam manajemen bencana banjir yang dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB dan lembaga swasta dan international telah diatur dalam peraturan pemerintah. Instansi/institusi mempunyai tugas, fungsi, dan perannya masing-masing sesuai peraturan yang telah ditetapkannya. Namun dapat dilihat dari tugas, fungsi dan perannya, bahwa BNPB/BPBD mempunyai peran yang secara langung berwenang dalam penanganan bencana, khususnya pada mitigasi bencana banjir. Hal ini didasarkan pada pembentukan lembaga BNPB/BPBD sebagai pusat dalam penanggulangan bencana nasional dan daerah.]]>
<![CDATA[KONFLIK PADA MASYARAKAT NELAYAN PANTAI UTARA JAWA BARAT (STUDI KASUS : DI DESA ERETAN WETAN KECAMATAN KANDANGHAUR KABUPATEN INDRAMAYU ]]>
<![CDATA[Soni Akhmad Nulhaqim]]>;
<![CDATA[Maulana Irfan]]>;
<![CDATA[Wandi Adiansah]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2017): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jppm.v4i1.14206
<![CDATA[Konflik merupakan satu fenomena yang tejadi sebagai bagian dari dinamika sebuah masyarakat. Konflik yang terjadi dalam sebuah masyarakat akan menimbulkan berbagai kerugian bagi masyarakat. Penelitian ini mengangkat konflik di Pantai Utara dengan kondisi geografis, karakteristik penduduk dan profesi penduduk yang mayoritas merupakan nelayan. Daerah yang diteliti adalah daerah rawan konflik yaitu di Desa Eretan Wetan Kec. Kandanghaur, Kab. Indramayu.Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, melalui Pendekatan kualitatif dan studi kasus. Informan penelitian ini adalah para pelaku konflik dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan observasi nonpartisipasi serta kajian dokumentasi.Konflik di Desa Eretan Wetan terjadi beberapa konflik baik konflik dalam skala besar maupun skala kecil. Konflik ini juga terjadi baik pada masyarakat umum maupun pada masyarakat nelayan. Pada masyarakat umum, konflik yang pernah terjadi yaitu konflik pesta laut, konflik dengan salah satu perusahaan, konflik antar pemuda, konflik antar keluarga, konflik yang terkai ISIS, konflik antar etnis dan konflik berkenaan BLT. Sedangkan konflik masyarakat nelayan yaitu konflik alat tangkap ikan, konflik nelayan dengan juragan, konflik antara nelayan dengan pemilik industri pengolahan ikan dan juga konflik antara nelayan tradisional dengan konsumen. Konflik yang terjadi baik pada masyarakat umum maupun nelayan dipicu karena adanya provokator dan adanya masalah diantara pihak yang berkonflik. Konflik disebabkan karena adanya rasa ketidakadilan. Dampak konflik yang terjadi yaitu berupa korban luka/jiwa, kerusakan lingkungan/bangunan, hambatan ekonomi, berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap permerintah dan perubahan nilai budaya. Konflik diselesaikan dengan cara damai dengan menggunakan upaya non ligitasi seperti mediasi dan negosiasi yang difasilitasi oleh tokoh masyarakat, aparat pemerintah/keamanan dan masyarakat secara langsung.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENCEGAHAN RETRAFFICKING BAGI ANAK DI PROVINSI JAWA BARAT ]]>
<![CDATA[Binahayati Rusyidi]]>;
<![CDATA[Eva Nuriyah]]>;
<![CDATA[Lenny Meilani]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2017): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jppm.v4i1.14223
<![CDATA[Jawa Barat merupakan salah satu provinsi asal terbesar dari mana anak menjadi korban perdagangan orang. Kebijakan perlindungan anak yang bertujuan mencegah, menangani korban serta mencegah terjadinya pengulangan (retrafficking) menjadi suatu keniscayaan. Penelitian kualitatif ini menganalisa kebijakan pemerintah provinsi Jawa Barat dalam perlindungan sosial trafficking anak. Informan adalah perwakilan dari kelembagaan pemerintah yang memiliki tugas untuk merancang dan melaksanakan program perlindungan anak yaitu Dinas Sosial, BPPAKB, UPPA Polda Jabar, dan Dinas Pendidikan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Data analisis dilakukan secra kualitatif berdasarkan kerangka analisa kebijakan sosial dari Gilbert & Terrel yang memfokuskan pada: basis of allocation, nature of provision, delivery system, and finance methods.Penelitian menemukan bahwa Jawa Barat telah memiliki peraturan daerah yang memayungi perlindungan sosial anak. Program-program pencegahan bersifat universal sedangkan program bersifat selektif ditemukan mendominasi arah perlindungan sosial berupa penanganan, rehabilitasi korban anak, serta pemberdayaan keluarga umumnya yang didistribusikan meliputi protective regulations, layanan profesional dan in-kind. Pelaksanaan kebijakan dilakukan secara mandiri maupun koordinatif lintas lembaga namun belum memberikan perhatian memadai pada aspek monitoring dan evaluasi. Sumber pendanaan umumnya berasal dari APBN dan APBD masih dianggap kurang memadai. Sementara itu pendanaan yang melibatkan keikutsertaan lembaga non-pemerintah, khususnya duania usaha masih terbatas.Pengembangan kebijakan yang berorientasi pencegahan, penguatan kapasitas dan ketahanan keluarga, diversifikasi pendanaan serta penerapan monitoring dan evaluasi yang optimal agar dapat dilaksanakan untuk efektivitas perlindungan sosial terkait perdagangan anak.]]>
